Staimadina.ac.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan temuan terbaru mereka di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kali ini, radar tim investigasi KPK menangkap aktivitas mencurigakan dari sosok Mulyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin.
KPK mengungkapkan bahwa pejabat eselon III tersebut menduduki posisi strategis sebagai komisaris di 12 perusahaan sekaligus. Temuan ini memicu tanda tanya besar mengenai integritas dan potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang bertugas mengumpulkan pajak justru bernaung di dalam struktur korporasi yang menjadi subjek pajak itu sendiri?
Kronologi Terbongkarnya Gurita Bisnis Mulyono
Awal mula pengungkapan ini berawal dari pemeriksaan rutin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tim Direktorat LHKPN KPK menemukan adanya ketidakwajaran dalam profil aset dan sumber pendapatan Mulyono. Setelah melakukan penelusuran lebih dalam melalui data administratif hukum umum, tim menemukan nama Mulyono tercatat dalam akta belasan perusahaan.
KPK menegaskan bahwa mayoritas perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga jasa. Rangkap jabatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik gratifikasi atau “negosiasi” pajak di bawah meja.
Pelanggaran Aturan ASN dan Potensi Konflik Kepentingan
Tindakan Mulyono menabrak berbagai aturan ketat yang mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang PNS atau ASN tidak boleh memiliki peran aktif dalam kepengurusan perusahaan swasta, apalagi menjabat sebagai komisaris.
1. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Sebagai Kepala KPP Banjarmasin, Mulyono memiliki kewenangan besar untuk mengawasi kepatuhan pajak perusahaan di wilayahnya. Kehadiran namanya sebagai komisaris di 12 perusahaan menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Ia berpotensi memberikan keistimewaan, perlindungan, atau keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan tempat ia bernaung.
2. Larangan Rangkap Jabatan
Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS secara tegas melarang pegawai negeri menjadi pengusaha atau pengurus korporasi swasta. Rangkap jabatan ini mengganggu profesionalisme dan fokus utama ASN dalam melayani publik secara adil dan transparan.
Sorotan KPK terhadap Gaya Hidup dan Harta Kekayaan
Selain masalah jabatan, KPK kini membidik total kekayaan Mulyono. Tim penyidik sedang mencocokkan apakah pendapatan dari 12 perusahaan tersebut masuk ke dalam laporan kekayaan resminya atau tidak. Jika terbukti ada aliran dana yang tidak wajar, Mulyono terancam jeratan pasal pencucian uang atau penerimaan gratifikasi.
Masyarakat melalui media sosial juga mulai menyoroti gaya hidup pejabat pajak ini. KPK mengajak warga untuk terus mengawasi dan melaporkan jika melihat adanya aset tersembunyi milik pejabat yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya sebagai pegawai negeri.
Langkah Tegas Direktorat Jenderal Pajak
Menanggapi temuan KPK, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera mengambil tindakan internal. Kemenkeu biasanya akan langsung menonaktifkan pejabat yang bersangkutan guna mempermudah proses pemeriksaan lebih lanjut.
DJP menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam membersihkan institusi mereka dari oknum-oknum yang tidak amanah. Kasus Mulyono ini menjadi pengingat pahit bahwa reformasi birokrasi di kementerian keuangan masih menghadapi tantangan berat dari dalam.
Mengapa Kasus Mulyono Ini Berbahaya bagi Negara?
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional menjadi taruhannya. Saat warga berjuang membayar pajak tepat waktu, berita mengenai pejabat pajak yang bermain mata dengan belasan perusahaan tentu mencederai rasa keadilan.
Jika seorang pejabat pajak merangkap sebagai komisaris, maka fungsi pengawasan negara menjadi lumpuh. Perusahaan yang ia pimpin mungkin saja menghindari pajak dalam jumlah besar tanpa ada yang berani menindak. Hal ini secara langsung mengurangi pendapatan negara yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Mulyono: Momentum Pembersihan Institusi Pajak
Kasus Mulyono, Kepala KPP Banjarmasin, harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengawasan ASN di Indonesia. KPK harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya—siapa saja aktor lain yang terlibat dan seberapa besar kerugian negara akibat praktik ini.
Integritas adalah harga mati bagi setiap pejabat publik. Publik kini menunggu keberanian KPK untuk membawa kasus ini ke meja hijau dan memberikan sanksi yang memberikan efek jera. Jangan sampai “tikus-tikus” di kantor pajak terus menggerogoti uang rakyat demi kekayaan pribadi.
